Siap-siap! Bursa Inovasi Desa Segera Digelar

Jambi - Bursa inovasi desa siap digelar di 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi.

Kepastian ini setelah adanya penandatanganan perjanjian kerjasama antar Satker P3MD-PID provinsi Jambi dengan kepala dinas masing-masing bertempat di Ceria Hotel Rabu kemarin (15/11).

Gustaf Wiranata AS, Tenaga Ahli Pendamping Provinsi (TAPP) Jambi Manajemen Informasi Sistem Program Inovasi Desa, Kemendes PDTT mengatakan Bursa Inovasi Desa merupakan bagian dari tahapan Program Inovasi Desa. Bursa ini menawarkan kegiatan-kegiatan terkait pembangunan desa yang telah dinilai inovatif. Selain itu, Bursa Inovasi Desa juga ditujukan untuk membangun komitmen replikasi inovasi-inovasi yang sesuai oleh Pemerintah Desa mencari inovasi yang belum terdokumentasi serta membagi informasi penyedia jasa layanan teknis yang dibutuhkan desa dalam mereplikasi sebuah inovasi.

“10 kabupaten siap menggelar Bursa Inovasi desa akhir November ini, ” kata alumni jurnalis ini, 18/11.

Dijelaskan Gustaf, bursa inovasi desa merupakan program nasional untuk mendorong desa di setiap daerah agar dapat menduplikasi inovasi terbaik dari desa-desa di Indonesia.

“Diharapkan dalam bursa inovasi yang ditampilkan, 1339 desa di Provinsi Jambi dapat mereplikasi inovasi-inovasi tersebut dengan menyesuaikan kondisi desa masing-masing, serta berkomitmen untuk menerapkannya dalam program pembangunan desa,” jelasnya.

“Nanti setiap desa akan mengisi dua kartu, yakni kartu komitmen dan kartu ide. Kartu komitmen diisi dengan inovasi yang kami tampilkan, artinya desa berkomitmen untuk menerapkan inovasi itu. Sedangkan kartu ide adalah kartu untuk mengisi inovasi baru yang muncul dari setiap desa, namun tidak termasuk dari 50 inovasi yang ditampilkan,” tambah Gustaf.

Selanjutnya, Gustaf memaparkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6/2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), memberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, di samping meningkatkan kapasitas finansial Desa melalui, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Lewat kewenangan dan anggaran, desa meningkat kemampuannya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun demikian, disadari bahwa kapasitas Desa dalam menyelenggarakan pembangunan dalam perspektif “Desa Membangun”, masih terbatas. Keterbatasan itu dapat dideteksi pada aras pelaku (kapasitas aparat pemerintah desa dan masyarakat), kualitas tata kelola desa, maupun sitem pendukung (support sistem) yang mewujud melalui regulasi dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan desa. Hal itu, pada akhirnya mengakibatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengedalian, dan pemanfaatan kegiatan pembangunan kurang optimal, sehingga kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Merespon kondisi itu, Pemerintah sesuai amanat UU Desa, menyediakan tenaga pendamping profesional, yaitu: Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), sampai Tenaga Ahli (TA) di tingkat Pusat, untuk memfasilitasi pemerintah desa melaksanakan UU Desa secara konsisten. Pendampingan dan pengelolaan tenaga pendamping profesional dengan demikian menjadi isu krusial dalam pelaksanaan UU Desa. Penguatan kapasitas Pendamping Profesional dan efektivitas pengelolaan tenaga pendamping menjadi agenda strategis Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Aspek lain yang juga harus diperhatikan secara serius dalam pengelolaan pembangunan desa adalah ketersediaan data yang memadai, menyakinkan, dan up to date, mengenai kondisi objektif maupun perkembangan Desa-Desa yang menunjukkan pencapaian pembangunan desa. Ketersediaan data sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Pengelolaan data dimaksud dalam skala nasional, dengan kondisi wilayah, khususnya desa¬desa di Indonesia yang sangat beragam, tentu memiliki tantangan dan tingkat kesulitan yang besar.

Koreksi atas kelemahan/kekurangan dan upaya perbaikan terkait isu-isu di atas terus dilakukan Kementerian Desa PDTT secara proaktif, salah satunya dengan meluncurkan Program Inovasi Desa (PID).

“PID dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas Desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT¬Program prioritas Menteri Desa PDTT, melalui peningkatkan produktivitas perdesaan dengan bertumpu pada pengembangan kewirausahaan, peningkatan SDM serta pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, ” paparnya.

Selain itu, Kata Gustaf PID juga menjadi sarana memfasilitasi penguatan manajemen Pendampingan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan pengembangan sistem informasi pembangunan Desa.

” Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. PID juga memberikan perhatian terhadap dukungan teknis dari penyedia jasa teknis secara profesional, ” katanya.

” Dua unsur itu diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi Desa, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), khususnya DD. Dengan demikian, PID diharapkan dapat menjawab kebutuhan Desa-Desa terhadap layanan teknis yang berkualitas, merangsang munculnya inovasi dalam praktik pembangunan, dan solusi inovatif untuk menggunakan Dana Desa secara tepat dan seefektif mungkin, ” pungkasnya.

Seperti diketahui, PID merupakan program Kemendesa PDTT untuk membangun Desa kreatif dan berinovasi untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal, replikasi teknologi, dan percepatan pembangunan Desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (jambiterkini.co.id)

Pengelolaan Dana Hibah Pramuka Dinilai Tidak Transparan

Kerinci - Anggota Pramuka Kabupaten Kerinci tidak tahu bahwa Pramuka memiliki dana hibah sebesar Rp200 juta per tahun. Dana hibah ini dikabarkan  tidak dikelola secara transparan oleh kwartir cabang Pramuka Kerinci.

Menurut informasi salah seorang yang pernah mengikuti kegiatan pramuka ke tingkat Provinsi maupun Nasional, selalu saja dibebani dengan iuran ratusan hingga jutaan untuk mengikuti acara tersebut

Subur Budiman, Anggota DPRD  Kerinci membenarkan adanya anggaran dana hibah sebesar 200 juta untuk Pramuka.

"Ya, benar pramuka ada anggaran 200 juta dari dana hibah," ucapnya.

Subur meminta pengurus Pramuka lebih transparan dalam penggunaan dana hibah ini.

"Kalau dana hibah cukup untuk kegiatan.Tidak usah minta dana dari peserta. Saya harap pengurus pramuka bisa transparan dalam penggunaan dana ini", tambah Subur.

Sementara itu, pemerhati sosial Rudi Hartono Ridwar saat dimintai tanggapannya sangat menyayangkan hal tersebut.

"Kegiatan pramuka itu adalah kegiatan sosial dalam upaya membentuk karakter anak bangsa. Namun bagaimana jadinya jika para pengurus kwartir saja tidak menunjukkan sikap yang transparans. Dan itu sangat kita sayangkan", ujar Rudi. (Haluannews.com)

Dewan Agendakan Hearing Soal Pungli Pariwisata

Petisinews.com - Persoalan mlejitnya harga karcis dan jasa  parkir di objek wisata Kerinci yang diprotes oleh  Aliansi Peduli Pariwisata Kerinci (APPK) mulai menemukan titik terang. Soalnya, DPRD Kerinci telah menetapkan jadwal dengar pendapat (hearing) terkait hal itu.

Ketua APPK Arisman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan langsung permohonan hearing kepada Ketua DPRD Kerinci, Kamis (6/7) lalu. "Ya saya dan inisiator APPK (Zalmianto-red) langsung bertemu dengan Ketua DPRD untuk menyerahkan permohonan audiensi,' kata Aris.

Menurut Aris, berdasarkan informasi dari Ketua Komisi II Yuldi Herman,  jadwal hearing sudah diagendakan  Kamis 13 Juli,  pukul 10.00 Wib bertempat di gedung DPRD  Kerinci.

Aris menyambut baik jadwal yang telah ditentukan. Hal itu, kata dia, merupakan langkah maju dalam mengusut penarikan karcis dan jasa parkir yang jauh melampaui Perda. 

"Mudah-mudahan  akan ada titik terang pada hearing nantinya," tandasnya. (elw)

Ini Perkembangan Terbaru Pungli Pariwisata Kerinci

Petisinews.com - Aliansi Peduli Pariwisata Kerinci (APPK) sangat serius untuk mengusut pungli karcis dan sewa parkir di sejumlah objek wisata Kerinci paska lebaran kemarin. Selain menggelar demo di depan kantor Bupati, APPK juga menempuh jalur hukum.

Koordinator APPK, Arisman, M.Pd, Ch.Cht, NNLP, M.QG menyebutkan bahwa laporan hukum sudah dimasukkan ke Polres Kerinci saat demo (4/7) lalu. 

"Senin (10/7) kita akan ke Polres untuk mempertanyakan perkembangan kasus itu," kata Aris melalui telepon selular malam ini.

Selain itu, Kamis (6/7), APPK juga mengunjungi Ketua DPRD Kerinci meminta dilakukannya hearing (dengar pendapat) di gedung dewan. Tak tanggung-tanggung, APPK meminta dewan untuk menghadirkan Bupati serta sejumlah pejabat terkait.

"Alhamdullah kita disambut baik di DPRD. Senin besok akan kita pertanyakan kembali, kapan jadwal hearing," katanya. (elw)

Pernyataan Bupati Kerinci Terkait Kadis yang Tak Mampu Bekerja

Petisinews.com - Bupati Kerinci H Adirozal mulai mengevaluasi kinerja para kepala dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini mengingat masih adanya visi misi Bupati yang harus dituntaskan.
Tak mau visi misinya tak tercapai, Bupati meminta kepala dinas yang merasa tak mampu berkerja untuk bisa mengundurkan diri. Pernyataan itu dikeluarkan Bupati usai memimpin apel pagi, Senin kemarin (3/7).

Dikutip melalui gegeronline.com, Bupati membenarkan bahwa dirinya meminta langsung kepada OPD yang tidak mampu untuk mundur dari jabatannya.

“Iya sudah kibarkan saja bendera putih. Waktu saya sudah semakin mepet, bulan April 2019 sudah habis masa jabatan saya. Saya harus mengejar visi dan misi saya, kan malu saya,” ujarnya.
Sejauh ini, belum bisa dipastikan apakah pernyataan Bupati ini berkaitan dengan sorotan aktivis Aliansi Peduli Pariwisata Kerinci (APPK) yang belakangan gencar melakukan gerakan untuk mencopot Kepala Dinas Pariwisata dan kepala Dinas Perhubungan.

Dua kadis ini dinilai APPK gagal dalam mewujudkan Kerinci Lebih Baik (KLB) sebagai visi Bupati Kerinci. Penilaian ini dikarenakan melonjaknya harga tiket dan sewa parkir kendaraan selama libur lebaran kemarin. (elw)

Minta Dua Kadis Kerinci Dicopot, APPK Ancam Gelar Aksi Lebih Besar

Petisinews.com - Puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pariwisata Kerinci (APPK) tadi pagi menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Kerinci. Aksi ini berkaitan dengan penggalangan petisi (dukungan) untuk mencopot jabatan Kadis Pariwisata Ardinal dan Kadis Perhubungan Julizarman.

Aksi ini sebagai buntut dari melonjaknya tiket dan parkir di lokasi wisata Pemkab Kerinci paska lebaran kemarin.

Sesaat berada di depan kantor Bupati, aktivis lengsung membentangkan poster yang menilai kedua kepala dinas ini paling bertanggung jawab dalam tercorengnya dunia pariwisata  Kerinci. 

Sayangnya, kedatangan aktivis APPK tidak bisa disambut oleh Bupati Kerinci Adirozal yang pada saat bersamaan tengah menghadiri acara TMMD, para aktivis diterima oleh Sekda Kerinci Afrizal HS.

Afrizal menyatakan bahwa petisi yang dierahkan akan disampaikan kepada Bupati Kerinci. 

Sementara  itu, Arisman, S.Pd, M.PdI, Ch.Cht, M.QG, koordinator APPK menyebutkan berharap Pemkab serius dalam menanggapi petisi itu.

"Kerinci itu branding wisata provisi Jambi. Kita harus sama-sama mewujudkannya. Jika tidak ada tanggapan, maka kami  melakukan aksi yang lebih besar. Aksi akan dilakukan pas momen festival danau (FMPDK-red)," katanya.

Aktivis LSM Kerinci Salimin, S. Sos mengungkapkan bahwa persoalan dunia wisata Kerinci bagaikan gunung es yang sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun anehnya, hal ini luput dari perbaikan Pemerintah.

"Kita sangat menyayangkan hal ini. Padahal setiap tahun masyarakat mengeluh, tapi tidak pernah adanya solusi, bahkan tambah parah. Apalagi saat ini Kerinci menjadi branding wisata Jambi, tentu lebih disayangkan lagi jika tidak diikuti perbaikan di level bawah," katanya. (men)

Soal Mahalnya Tarif Parkir Objek Wisata Kerinci, Ini Tanggapan Kadis Perhubungan

Petisinews.com - Mahalnya karcis masuk dan biaya parkir di objek wisata Kerinci tengah menjadi sorotan. terlebih hal ini terjadi ditengah ramainya pengunjung paska lebaran idul fitri.

Untuk dapat masuk di objek wisata Kerinci biaya karcis bahkan sampai dipatok hingga Rp20 ribu, padahal sesuai Perda hanya Rp4 ribu. Begitu juga dengan parkir kendaraan yang juga melonjak mencapai Rp20 ribu.
Menanggapi hal itu, Kadis Perhubungan Kerinci Drs. Julizarman, MH melalui akun facebooknya memberikan tanggapan. Berikut tanggapannya yang diposting kemarin (32/7):

Assalamualaikum wrwb, Saya Drs. Julizarman, MH. Kadis perhubungan kab Kerinci, pertama tama mengucapkan maaf sebesar besarnya atas ketidak nyamanan teman2 sahabat, serta saudaraku sekalian atas pemberitaan yg lagi viral di medsos terkait dg pelayanan parkir di objek wisata kab Kerinci, sehubungan dg hal tsb dapat disampaikan Sbb:
1.terhadap persoalan parkir diobjek wisata sebetulnya sudah kita antisipasi dg memberikan penjelasan kpd masyarakat saat bulan puasa jelang lebaran melalui dialog interaktif RRI sei penuh semua sudah kami papar tentang persoalan mudik lebaran dan sekaligus masalah khusus pelayanan parkir.
2. Pihak Dishub telah melakukan manajemen sedemikian rupa utk pengelolaan parkir kepada calon petugas pemungut khusus di tepi jalan umum.petugas pemungut dibekali dg surat tugas resmi dg ID card serta instrumen resmi yg dikeluarkan Pemkab
3. Tidak semua lokasi di tepi jalan umum pd objek wisata dapat dipungut retribusi parkir dibawah manajemen Dishub. Adalah lokasi (ditepi jalan umum) yg diyakini milik Pemkab yg bisa di pungut.
3. Ada lokasi2 tertentu di tepi jalan umum yg oleh masyarakat mengklaim itu tanah mereka. Disinyalir mereka juga memunggut retribusi hal ini mereka lakukan sudah sejak lama.mereka gunakan kesempatan pada setiap lebaran. Hal inilah yg sulit bagi Dishub utk menertibkannya. Nah... Terhadap persoalan ini sy mohon bantuan kita semua terutama teman2 LSM, wartawan utk melihat dari kacamata hukum, apakah ini termasuk pungli, pemerasan oleh oknum pemungut atau tindakan yg tidak menyenangkan yg membuat kita tidak senang. Harapan kami mari sama awasi sebaiknya dilaporkan kepada pihak berwajib
4. Utk di dalam lokasi objek wisata tidak dibawah manajemen Dishub
5. Demikianlah mohon maaf atas kekurangan kami. Karena kesempurnaan hanya milik Allah swt .


 Postingan Kadis Perhubungan itu langsung mendapat berbagai tanggapan dari kalangan netizen. 
Akun Ade Meki Fauzi Fauzi berkomentar "Omong kosong, sudah lah pak kadis, bapak kira kejadian ini cuma di tahun ini saja, setiap tahun seperti ini dan terus terjadi pembiaran.. Setahu saya, lebih kurang 3 tahun bapak menjadi kadis perhubungan dan setiap tahun bapak minta maaf di media sosial..."
#berani_jujur_hebat.


Akun  Pelopor Libasnews menanggapi "Maaf sebelumnya ..kalau bisa untuk tahun yang akan datang.... seluruh objek wisata ygj kabupaten kerinci dikelola oleh dinas terkait . Biar jelas dimana titik kelemahan....tidak di serahkan lg pada pihak ke 3 ..jika masih diaerahkan pada pihak 3 ..begibilah jadinya....tidak ada selesainya polemik ...ini cuma masukan ..wasslam".

Selain itu, akun Abuzar Gafari menulis "Maaf Numpang Lewat Shobat, Banyak Titik Kelemahan Objek Wisata Di Kab. Kerinci, Dalam Hal ini Kita Dari Rantau Tidak Mencari Kesalahan serta Kelemahan Namun Untuk Kedepannya Mohon Dinas Terkait Untuk Menyikapi Dan Menindak Lanjututi Keluhan serta Kertikan Para Wisata Supaya Objek Wisata Kerinci Lebih Baik dan Menyejukkan.." (men)
 
Cyber Media Petisinews.com : Tentang Kami | Redaksional | Tarif Iklan
Copyright © 2015. Petisinews.com - Kritis Profesional
Dipublikasikan oleh CV. ADZAN BANGUN PERSADA Cyber Media Petisi News
Wartawan Petisinews.com Dibekali Tanda Pengenal dalam Menjalankan Tugas Redaksi | Box Redaksi