Home » » Soal Pembangunan Museum Adat di Rawang, Dua Depati di Hilir Angkat Bicara

Soal Pembangunan Museum Adat di Rawang, Dua Depati di Hilir Angkat Bicara

Ditulis oleh Petisi News pada Kamis, 11 Juni 2015

Sungaipenuh, petisinews.com - Acara seremonial penegakan tiang tuo/peletakan batu  pertama pembangunan Museum Adat yang dilaksanakan di Hamparan Besar Tanah Rawang pada tanggal 23 Mei 2015 lalu  oleh  Wali Kota Sungaipenuh H.Asafri Jaya Bakri   masih menuai protes dari  para pemangku adat  Kerinci.
Beberapa pemangku adat yang diundang dalam acara tersebut memilih untuk tidak menghadirinya. Alasannya, para pemangku adat yang diundang pada umumnya  tidak  mengetahui secara detail  acara yang dilaksanakan pada hari itu.
Dua diantara depati yang memilih untuk tidak hadir adalah  Nasaruddin Said, BA gelar Depati Atur Bumi Hiang dan H. Syafrizal, S.Ag gelar Depati Mudo  Terawang Lidah Penawar.
Ketika dihubungi wartawan media ini, menyebutkan bahwa beberapa hari sebelum acara dilaksanakan beberapa orang panitia  datang  mengundang mereka untuk  menghadiri acara penegakan tiang tuo dan peletakan batu pertama pembangunan museum adat.
Saat menyerahkan undangan, panitia menjelaskan bahwa pada saat ini bangunan yang akan dilakukan melalui dana ABPD Kota Sungaipenuh adalah Museum Adat, dan nanti jika pembangunan ini telah selesai maka akan diubah namanya menjadi “Balai Adat Bangonjong Duo”.
Untuk saat ini,  kata Depati Nasaruddin mengulang perkataan utusan panitia, pembangunan disesuaikan dengan peruntukkan yang telah dicantumkan di dalam APBD, sedangkan  pembangunan balai adat tidak dapat dialokasikan di dalam APBD Kota Sungaipenuh.
Dilanjutkan  Depati Nasaruddin, karena  proses perencanaan termasuk pembangunan  dan penyerahan  kunci balai (surat tanah)  tidak dilakukan melalui musyawarah bersama  yang melibatkan para  Depati IV-8 Helai Kain terasuk para Depati Ninik Mamak/pemangku adat se alam Kerinci, maka  Depati Atur Bumi Hiang dan Depati Mudo Terawang Lidah Penawar memilih untuk tidak hadir.
“Dari pada hadir  akan menimbulkan silang pendapat,maka lebih baik memilih posisi tengah  alias tidak dapat memenuhi undangan yang disampaikan oleh panitia”, kata Depati Nasaruddin.
Kedua Depati ini dengan tegas mengatakan, semestinya sesuai dengan adat yang selama ini dipakai, apapun namanya bangunan yang akan didirikan oleh siapapun diatas lokasi Hamparan Besar Tanah Rawang (tanah sebingkeh) harus dilakukan duduk adat dan permusyawaratan adat  yang dihadiri Para Depati IV-8 Helai Kain/para Menti berempat, para  Depati-Ninik Mamak(para pemangku adat) se alam Kerinci.
Selain itu, untuk nama bangunan  semestinya apapun alasannya  harus  merujuk pada kesepakatan bersama para Depati IV-8 Helai kain dan para pemangku adat se Alam Kerinci  yang  telah di ikrar setiakan pada waktu Seminar Adat  tahun 2001.
Untuk mengurai masalah ini, kedua Depati di Hilir itu  menyebutkan  semestinya  hal yang telah dilakukan oleh  panitia termasuk peletakan batu pertama yang dilakukan  Walikota dan serah terima kunci balai (surat tanah) harus ditinjau dan dikaji ulang melalui duduk adat. (bvj)
Bagikan Berita :

Posting Komentar

 
Cyber Media Petisinews.com : Tentang Kami | Redaksional | Tarif Iklan
Copyright © 2015. Petisinews.com - Kritis Profesional
Dipublikasikan oleh CV. ADZAN BANGUN PERSADA Cyber Media Petisi News
Wartawan Petisinews.com Dibekali Tanda Pengenal dalam Menjalankan Tugas Redaksi | Box Redaksi