Home » , » Jabatan Politik Bukan Lapangan Pekerjaan oleh: Pesdiamon, MH

Jabatan Politik Bukan Lapangan Pekerjaan oleh: Pesdiamon, MH

Ditulis oleh Petisi News pada Sabtu, 22 Agustus 2015

Bung Karno, pada 17 Agustus 1964, dalam pidatonya yang berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” (Tahun Menyerempet Bahaya), menyebutkan tentang sumber ancaman revolusi. Ia menuding kekuatan reaksioner dan apa yang diistilahkannya dengan “setan multiparty sistem” sebagai salah satu sumbernya.
Pada dasarnya, Bung Karno tidaklah membenci partai politik karena partai politik telah banyak berjasa dalam mempersiapkan dan mengemban tujuan revolusi. Namun, kata Founding Father itu: “Yang tidak aku sukai adalah praktik-praktik yang menunggangi partai-partai politik untuk memperkaya diri atau untuk melampiaskan ambisi-ambisi perseorangan yang lobatama".
Apa yang dikatakan Bung Karno puluhan tahun silam itu sepertinya masih terjadi pada kondisi bangsa kita dewasa ini. Partai yang menjamur (multiparty sistem) saat ini sering dimanfaatkan untuk memuaskan syahwat kekuasaan dan libido politik belaka bagi orang-orang tidak memahami arti sebuah ideologi perjuangan: mereka tidak paham dengan hakikat dan fungsi partai politik dan jabatan politik. Parpol dan jabatan politik dianggap jembatan untuk memperkaya diri pribadi.
Bahkan, jabatan-jabatan politik seperti presiden, DPR, kepala daerah, sebagai lembaga terhormat dan mulia itu sudah dianggap sebagai “lapangan pekerjaan baru”. Sehingga, di musim pemilu, kita melihat jabatan-jabatan itu diserbu oleh para pencari kerja dan para pemuda-pemuda yang sedang menganggur—termasuk para pensiunan-pensiunan yang tak mampu lagi berkarya di tengah-tengah masyarakat. Memang, hal itu tidaklah salah kalau semangatnya untuk perjuangan. Tapi, fakta sosial yang kita lihat hari ini, motifnya bukan perjuangan, tapi godaan materi, fasilitas mewah, dan kekuasaan yang menggiurkan, bukan untuk memperjuangkan cita-cita sosial.   Tujuan mulia politik   Di awal reformasi pasca tumbangnya Orde Baru 1998, harapan rakyat sangat besar kepada partai politik dan para tokoh politik untuk melakukan transformasi atau perubahan-perubahan sosial yang besar dan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Namun, setelah beberapa tahun berjalan, harapan dan cita-cita itu masih sebatas utopia. Harapan rakyat kepada parpol dan aktivis-aktivis politik untuk melakukan perjuangan sosial masih jauh panggang dari api.
Malah, yang terjadi sebaliknya: parpol dan tokoh politik sudah menjadi bagian dari masalah bangsa itu sendiri. Sehingga, saat ini banyak masyarakat yang kecewa, bahkan apatis dengan parpol maupun para politisi. Suatu keadaan yang sangat disayangkan. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang dilakukan oleh banyak politisi yang notabene-nya adalah orang-orang parpol sebagaimana yang diberitakan di banyak media massa, benar-benar membuat miris. Parpol yang menjadi tumpuan harapan dari masyarakat demokrasi ternyata banyak melakukan hal-hal yang memperkosa nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial itu sendiri. Dengan dibukanya kran demokrasi pada 1998 silam, masyarakat Indonesia mengalami euphoria politik.
Kebebasan yang dikekang selama bertahun-tahun, akhirnya dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk, termasuk tindakan-tindakan amoral sekalipun. Goenawan Mohamad, yang dikenal dengan inisial GM, dalam “Catatan Pinggir”-nya di Majalah Tempo, menulis: sejak kediktaturan jatuh di Indonesia, demokrasi berbaur dengan kekecewaan dan politik kehilangan apa yang disebut Vaclav Havel “sebuah tanggungjawab yang lebih tinggi".
Tiap kali menyaksikan itu, kata GM, terngiang kembali kata-kata Reinhold Niehbur: “Tugas sedih politik adalah menegakkan keadilan di dunia yang berdosa”. The sad duty of politics is to establish justice in a sinful world. Apa yang dimaksud GM tidak lain adalah fenomena politik di Indonesia yang bermoral rendah. Buya Safii Maarif membuat istilah: “politisi tuna moral”, yaitu mereka-mereka yang menghalalkan segala cara dan memanfaatkan suara rakyat untuk memperkaya diri dan keluarga. Mereka tak mengerti sama sekali dengan persoalan ideologi dan cita-cita sosial yang luhur. Padahal, kata GM, politik bukan cuma usaha menghimpun dan menggunakan kekuasaan. Tujuan politik mestinya mulia dan luhur.
Politik adalah pergulatan untuk keadilan, atau kesetaraan, yang berlangsung terus menerus. Rancière, kata GM, menyebutnya la politique. Havel menyebutnya sebagai sebuah “tanggungjawab” (atau, seperti yang dikutip di atas: “tanggungjawab yang lebih tinggi”) yang dinyatakan dengan tindakan. Tindakan itu ditujukan kepada “keseluruhan” dan bagi “keseluruhan”. Dengan kata lain, politik adalah pergulatan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya Havel, kata GM, mempertautkannya dengan sesuatu yang lebih dalam: panggilan moral.
Politik sangat berbahaya jika dipisahkan dari moral. Politik menurut Havel, harus punya “landasan metafisik”: yang dimulai dengan kesadaran atau kesetengah-sadaran bahwa kematian bukanlah akhir. Akan ada Hari Perhitungan. Akan ada penilaian dari Tuhan Sang Penguasa Semesta terhadap segala aktivitas manusia, termasuk juga dalam urusan-urusan politik.  
Meneladani para pahlawan   Dalam pengamatan saya, terlalu banyak, hari ini, politisi-politisi karbitan yang muncul dan membusungkan dada di tengah masyarakat. Mereka hanya mengandalkan kekuatan modal. Mereka tak pernah ditempa dengan matang di bawah idelogi perjuangan maupun organisasi-organisasi.
Terlalu banyak hari ini orang yang tak punya ideologi dan integritas moral yang jelas, bisa tampil menduduki jabatan politik. Mereka bisa menjadi kepala daerah, anggota-anggota parlemen, dan lain sebagainya.
Sementara orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual, idealisme, integritas moral, dan sejumlah kualitas-kualitas personal lainnya, tidak lagi berarti jika dihadapkan face to face dengan mereka yang punya uang, popularitas, dan silsilah keturunan hartawan, penguasa, dan selebritas. Itu fakta saat ini.
Artinya, yang punya peluang besar untuk menduduki maupun mengakses jabatan politik di legislatif dan eksekutif saat ini, sebagian besarnya adalah mereka-mereka yang punya uang dan popularitas. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika saat ini kalangan artis dan pengusaha lebih mudah meraih kedudukan politis ketimbang anak bangsa yang punya idealisme dan kemampuan personal yang mumpuni. Idealisme dan ideologi sepertinya tak lagi dianggap penting sebagai bekal dalam berpolitik.
Banyaknya praktek-praktek politik kotor yang dilakukan para politisi-politisi dari berbagai parpol menunjukkan dangkalnya ideologi yang dimiliki oleh kader-kader maupun politisi parpol. Banyak politisi yang tak mengerti arti perjuangan.
Mereka tak punya ideologi yang bersifat progresif revolusioner. Mereka tak menyadari bahwa jalan hidup “pejuang politik” itu adalah jalan yang penuh onak dan duri, yang menuntut kesiapan untuk berani menghadapi segala bentuk tantangan dan penderitaan.
Parpol dan jabatan politik hakikinya adalah “jalan pejuang”, bukan jalan mencari kekayaan pribadi, prestise, kekuasaan, dan kenikmatan-kenikmatan duniawi lainnya. Dan memang seperti itulah yang diteladankan oleh para aktivis pejuang atau pahlawan bangsa ini di masa lalu seperti Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, HOS Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, dan lainnya. Dan inilah, menurut saya, yang mesti dipahami kembali oleh generasi muda hari ini. Generasi muda mesti belajar kembali pada para tokoh pejuang di masa lalu, agar tak keliru dalam berpolitik dan berjuang dalam mewujudkan cita-cita sosial.  

(Penulis adalah aktivis sosial dan alumnus HMI)

Bagikan Berita :

Posting Komentar

 
Cyber Media Petisinews.com : Tentang Kami | Redaksional | Tarif Iklan
Copyright © 2015. Petisinews.com - Kritis Profesional
Dipublikasikan oleh CV. ADZAN BANGUN PERSADA Cyber Media Petisi News
Wartawan Petisinews.com Dibekali Tanda Pengenal dalam Menjalankan Tugas Redaksi | Box Redaksi