Home » , » Soal Sengketa Pilwako, Ini Penjelasan Resmi Kuasa Hukum Herman-Nuzran

Soal Sengketa Pilwako, Ini Penjelasan Resmi Kuasa Hukum Herman-Nuzran

Ditulis oleh Petisi News pada Rabu, 06 Januari 2016

Pasangan calon walikota dan wakil walikota sungai penuh nomor urut 2, Herman Muchtar- Nuzran Joher telah mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan walikota dan wakil walikota melalui kuasa hukumnya yakni Adithiya Diar, SH., MH dan Muhammad Sahlan Samosir, SH., MH pada tanggal 20 Desember 2015.

Permohonan ini diregister dengan nomor 75/Panwas-SPN/Pilwako/XII/2015 murni terkait mengenai proses, yakni proses penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 yang dipandang Pemohon melanggar syarat materiil dan formil penetapan suatu Keputusan.

"Yang kita mohonkan adalah mengenai proses penetapan keputusannya, bukan hasil sebagaimana selama ini berpolemik," ujar Adithiya Diar dalam pers release yang diterima petisinews.com pagi ini.

Ia berharap setiap pihak bisa memandang permohonan sengketa ini secara objektif dan memahami dengan benar konteks maupun konten produk perundang-undangan.

Salah satu persoalan yang dihadirkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor: 52/Kpts/KPU-Kota-005.60934/2015 dianggap Prematur, hal ini dikarenakan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh tersebut ditetapkan sebelum permasalahan yang berkaitan dengan konten Keputusan tersebut diselesaikan.

"Jelas pada tanggal 19 Desember 2015 Panwas Kota Sungai Penuh mengeluarkan rekomendasi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penyelenggara, belum lagi permasalahan rekapitulasi yang sampai detik ini belum diselesaikan," tegas Adithiya Diar.

Oleh karena itu, Pemohon berpandangan permasalahan ini harus dilihat jeli melalui konsep dan pengaturan Hukum Administrasi Negara dan disiplin ilmu hukum lain.

" Permasalahan ini tidak dapat dinilai berdasarkan Persepsi belaka, harus dikaji secara hukum pula, sekali lagi saya tekankan ini terkait mengenai syarat materil dan formil penetapan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara," katanya.

Lebih lanjut mengenai independensi penyelenggara, Adithiya Diar tidak mau berkomentar banyak. "Yang pasti kita hampir rampung mengumpulkan Barang Bukti maupun alat bukti keberpihakan dan tidak profesionalnya penyelenggara Pemilihan dalam menyingkapi masalah ini," ujar Adit.

Sehubungan dengan putusan Panwas,  pihaknya mengaku telah menerima putusan tersebut, namun sehubungan dengan putusan yang tidak ditandatangani oleh Ketua Panwas Kota Sungai Penuh, Adithiya Diar juga tidak mau banyak berkomentar.

"Itu urusan internal Panwas, tapi yang jelas kami menerima undangan musyawarah yang ditandatangani sendiri oleh Ketua Panwas Kota Sungai Penuh, bahkan seluruh proses musyawarah dibuka dan ditutup oleh Ketua Panwas Kota Sungai Penuh," ujar Adithiya.

Sehubungan dengan materi putusan, Adithiya Diar menegaskan bahwa seluruh pihak wajib patuh terhadap putusan panwas, apalagi sifatnya final dan mengikat.

"Kami meminta setiap pihak tunduk kepada hukum, dan mengajak seluruh lapisan masyarakat Kota Sungai Penuh mengawal proses pelaksanaan putusan ini" tegas Adithiya Diar.

Sehubungan dengan pemberitaan bahwa Bawaslu Provinsi akan mengkaji putusan Panwas Kota Sungai Penuh, pengacara muda ini hanya tersenyum saja, "Mana ada putusan dikoreksi, kalau iya dikoreksi mau diapakan?" Ujar Adithiya Diar.

Kalau memang Bawaslu Provinsi bereaksi seperti itu, justru Aditya kembali mempertanyakan. "Mestinya Bawaslu Provinsi harus mempelajari literature hukum lebih dalam, jangan berpersepsi saja," ujar Adithiya Diar.

Terakhir, Adithiya Diar berharap agar jalannya demokrasi di kota Sungai Penuh berjalan demokratis. "Kami menuntut keadilan, jangan sampai ada penyelengara yang main mata, apalagi tidak professional dalam memandang permasalahan hukum, yakinlah setiap pihak saat ini memantau penyelenggara, Pemilu, masyarakat semakin cerdas,"  pungkas Adithiya Diar.  (Men)

Bagikan Berita :

Posting Komentar

 
Cyber Media Petisinews.com : Tentang Kami | Redaksional | Tarif Iklan
Copyright © 2015. Petisinews.com - Kritis Profesional
Dipublikasikan oleh CV. ADZAN BANGUN PERSADA Cyber Media Petisi News
Wartawan Petisinews.com Dibekali Tanda Pengenal dalam Menjalankan Tugas Redaksi | Box Redaksi